Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, saat mengikuti kunjungan kerja reses DPR RI ke IKN, Senin (28/7/2025). Foto: Ria/vel

PARLEMENTARIA, IKN – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dengan tegas mengingatkan bahwa proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) yang vital harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Ini bukan sekadar jalan biasa, ini adalah urat nadi logistik yang akan menentukan kecepatan pembangunan dan aksesibilitas IKN.

Dalam peninjauan langsung Komisi V DPR RI ke berbagai proyek strategis di IKN, Sudjatmiko menyoroti urgensi jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan pusat Kota Nusantara ini. "Jalan tolnya yang saat ini sedang dikerjakan dipastikan tersambung dengan IKN dan harus bisa mencapai SPM yang diharapakan," ujar Sudjatmiko di tengah kunjungan kerja reses DPR RI ke IKN, Senin (28/7/2025).

Proyek pertama yang menjadi fokus tinjau adalah Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 4,12 km, yang ditargetkan rampung 2025 dengan progres 65,51%, dan diharapkan fungsional pada 2026 dan beroperasi penuh 2027.

Disampaikan Sudjatmiko, pembangunan jalan tol ini bukannya tanpa hambatan. kondisi tekstur tanah yang bervariasi dan kendala ketersediaan dana akibat efisiensi anggaran menjadi aspirasi yang diterimanya.

Selain jalan tol, rombongan DPR RI juga meninjau berbagai infrastruktur pendukung IKN, yaitu Jembatan Pulau Balang, pembangunan pelindung tumbukan kapal (fender) dan pelengkap jembatan sepanjang 804 meter, serta duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek dan bentang pendek II sepanjang 514 meter (progres 48,41%) dan Rumah Susun ASN,  progres signifikan terlihat dengan 57 tower yang dibangun, 47 di antaranya untuk hunian ASN, menyediakan 540 unit dengan kapasitas 2.160 orang.

Sorotan lain tertuju pada Bandara VVIP IKN yang tengah diusulkan untuk menjadi bandara umum. Dengan landasan pacu (runway) sepanjang 3 km, bandara ini dinilai terlalu potensial jika hanya untuk penerbangan VVIP.

"Yang jelas ini, bandara ini sangat bagus, 3.000 runway-nya, dan ini harus dibuka untuk umum. Kalau tidak, percuma bandara ini kurang optimal dibangun," desak Sudjatmiko. Ia menambahkan bahwa bandara ini akan memangkas waktu tempuh ke IKN menjadi hanya sekitar 30 menit. Bahkan, ia juga mengusulkan agar bandara ini bisa menjadi pusat Bandara Haji dan Umrah bagi Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyambut antusias usulan ini. "Kami sangat bersyukur karena hanya Kaltim yang akan memiliki tiga bandara besar dalam satu provinsi di Indonesia: Bandara SAMS di Balikpapan, Bandara APT Pranoto di Samarinda, dan Bandara IKN," pungkasnya.

Dengan pengawasan ketat dari DPR RI dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan semua infrastruktur di IKN, khususnya jalan tol dan bandara, dapat beroperasi optimal dan menjadi tulang punggung kemajuan Ibu Kota Nusantara. (rnm/aha)